GORONTALO – Partai NasDem melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menegaskan sikap tegas terhadap setiap kader yang terlibat persoalan serius dan dinilai mencoreng nama baik partai.
Pernyataan ini menjelaskan, partai NasDem sebagai partai yang konsisten menjunjung tinggi integritas, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan Hukum dan kepedulian lingkungan.
Ketua Bidang legislatif DPW Partai NasDem Gorontalo, Mikson Yapanto, menekankan tidak akan ada toleransi bagi kader yang merusak citra lembaga maupun Partai.
“Persoalan yang kini sudah menjadi sorotan publik terhadap Yusuf Lawani yang merupakan anggota Legislatif DPRD Pohuwato, kami akan mengambil sikap tegas,” kata Mikson.
Mikson menilai, hal ini sangat serius karena tidak hanya terkait kedisiplinan sebagai wakil rakyat, tatapi juga menyangkut praktik yang berpotensi merusak lingkungan serta menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.
“Pihak DPW akan segera melakukan pemanggilan terhadap saudara Yusuf Lawani. Ia harus memberikan penjelasan atas dugaan ketidakhadiran dalam rapat serta dugaan keterlibatan pada tambang ilegal. Ini penting agar publik tidak bertanya-tanya dan partai punya sikap yang jelas,” ujar Mikson, Kamis (11/9/2025).
Ia juga mengungkapkan pemanggilan terhadap oknum anggota tersebut akan dilakukan secara bertahap.
“Jika dalam tahapan klarifikasi ditemukan adanya pelanggaran disiplin maupun keterlibatan dalam praktik ilegal, maka NasDem tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk konsistensi penegakan aturan Parrai,” ungkap Mikson.
Lebih lanjut, Mikson menjelaskan, isu keterlibatan dalam Pertambangan Ilegal, yang meggunakan alat berat berupa ekskavator dapat merusak ekosistem serta membawa dampak sosial yang merugikan masyarakat.
“Yang harus digarisbawahi adalah penggunaan ekskavator di tambang ilegal. Itu merusak lingkungan, merugikan masyarakat, dan jelas bertentangan dengan aturan hukum,” jelasnya.
Mikson menambahkan, Partai NasDem Gorontalo ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai menjunjung tinggi transparansi, dan tidak akan menutup mata terhadap persoalan yang mencederai hukum maupun kepentingan publik.
“Kita akan lakukan pemanggilan secara terbuka. Ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut komitmen partai terhadap penegakan hukum dan kepedulian lingkungan,” tutupnya.
