PEMERHATI.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, memimpin kunjungan kerja Komisi II DPRD ke Kantor Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Jum’at (7/11/25), untuk membahas persoalan distribusi dan kelangkaan BBM di wilayah Gorontalo.
Rombongan turut didampingi Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, bersama anggota komisi, dan diterima Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial, terutama antrean panjang dan kelangkaan solar yang masih terjadi di berbagai SPBU di Gorontalo.
Ridwan menegaskan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk mencari solusi konkret dan memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan energi.
“Kami ingin memastikan masyarakat Gorontalo tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM, terutama solar. DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” kata Ridwan.
Pertamina Patra Niaga menjelaskan kondisi pasokan serta distribusi BBM di daerah, termasuk beberapa poin teknis:
- Pelayanan BBM Gorontalo dilakukan melalui dua jalur distribusi, dari pusat Jakarta dan wilayah Manado.
- Konsumsi BBM mencapai 230 ribu kiloliter per tahun dengan 44 SPBU aktif yang melayani 553.320 kendaraan (data BPS 2024). Prognosa solar ditetapkan 42.000 kiloliter per tahun.
- Tahun ini Pertamina menambah armada kapal berkapasitas 20–30 ribu kiloliter untuk memperkuat distribusi di Indonesia Timur.
- Kebutuhan BBM pertambangan dilayani badan usaha legal non-Pertamina seperti PT AKR, dan dilarang keras melayani pertambangan ilegal.
- Pajak PBBKB selalu dibayarkan ke pemerintah daerah sesuai lokasi penggunaan BBM.
Ridwan juga menyoroti penyebab antrean panjang solar yang disampaikan Pertamina.
Di antaranya kebutuhan konsolidasi data kendaraan bermotor untuk menetapkan kuota yang tepat, penataan sebaran SPBU agar distribusi lebih merata, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar industri untuk aktivitas tambang ilegal.
Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti hasil koordinasi melalui pengawasan dan komunikasi lintas sektor.
“Stabilitas distribusi BBM sangat penting untuk menjaga mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Ridwan
Kunjungan kerja ini menjadi komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan pasokan energi yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Gorontalo. (*)
