POHUWATO – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pohuwato mengungkapkan angka pengangguran terbuka (TPT) turun dari 3,54 % pada 2023 menjadi 3,12 % di 2024. Penurunan sebesar 0,42 poin ini dinilai belum mencerminkan keberhasilan nyata pemerintah dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Kadis Nakertrans Pohuwato, Nizma Sanad, mengakui penurunan tersebut tidak lepas dari tantangan tahunan.
“Setiap tahun pengangguran pasti bertambah, karena ada lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi, baik dari daerah maupun yang kembali setelah kuliah di luar daerah,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (11/9/2025).
Meski ada penurunan, realitas di lapangan justru menunjukkan program pelatihan tenaga kerja terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Menurut Nizma, pemerintah daerah kini berharap dukungan dari perusahaan pihak swasta.
“Pani Gold Project (PGP) siap menalangi biaya pelatihan, termasuk transportasi, uang harian, dan konsumsi peserta,” harap Kadis Nakertrans.
Selain itu, program Balai Latihan Kerja (BLK) yang seharusnya menjadi solusi, hingga kini masih sebatas perencanaan. Pasalnya, proposal baru akan diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan, sementara masyarakat belum merasakan manfaat langsung di lapangan.
Secara statistik, angka pengangguran memang menurun. Namun, dari 3,54 % ke 3,12 % hanya turun tipis 0,42 poin. Penurunan ini belum bisa dianggap keberhasilan besar, sebab di saat yang sama jumlah lulusan baru terus bertambah setiap tahun.
Nizma juga menyinggung upaya pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah dan perguruan tinggi.
“Langkah ini supaya anak-anak setelah pendidikan bisa mendapatkan pekerjaan. Di Pohuwato, baru SMK Marisa dan SMK Popayato yang menjalankan program BKK,” ungkapnya.
Sayangnya, mayoritas sekolah belum memiliki BKK. Padahal, keberadaan BKK dengan sistem job placement (joper) bisa menjadi jembatan antara lulusan dan dunia kerja.
“Jopernya itu hanya untuk alumninya, tidak boleh dari luar alumni. Jadi setelah diberikan ilmu, mereka bisa langsung mendapat pekerjaan. Dalam waktu dekat, kami akan turun lagi ke SMK untuk pembentukan itu,” jelas Nizma menambahkan.
Fakta ini memperlihatkan penurunan angka pengangguran hanya sebatas statistik. Program pelatihan terhenti, BLK belum berjalan, dan BKK baru di dua sekolah.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato dituntut berani mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program pelatihan dan penempatan kerja. Tanpa langkah konkret, pengangguran akan tetap menjadi persoalan tahunan yang sulit terselesaikan. (*)
