GORONTALO — Sebanyak 3.084 dari total 4.286 unit rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo telah memasuki tahap pencairan. Angka tersebut setara dengan 70,49 persen dari total sasaran program bedah rumah di daerah itu.
Capaian tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan progres keuangan BSPS tertinggi secara nasional. Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mengejar penyelesaian seluruh pembangunan hingga akhir Desember 2026.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta seluruh pihak mempercepat pelaksanaan program tersebut. Ia menyampaikan hal itu ketika memimpin Rapat Evaluasi BSPS dan Kredit Program Perumahan Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Gubernuran Gorontalo, Kamis, (1/10/ 2026).
“Yang pertama adalah menyangkut pelaksanaan BSPS, istilah sehari-harinya adalah bedah rumah. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” ujar Gusnar.
Pemerintah menempatkan evaluasi sebagai instrumen untuk mengukur perkembangan pembangunan setiap unit rumah sekaligus mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target pada akhir tahun.
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Elvira Rizkiah Monayo mengatakan, kebutuhan material menjadi salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan BSPS di lapangan. Keterbatasan pasokan pasir selama musim kemarau memengaruhi produksi batako yang dibutuhkan penerima program.
Setiap rumah membutuhkan sekitar 1.400 batako. Dengan sasaran sebanyak 4.286 rumah, kebutuhan keseluruhan mencapai sekitar 5,9 juta batako.
“Memang saat ini kami terkendala batako karena bahan bakunya sulit didapat. Kami optimistis di akhir Desember semuanya bisa selesai, tetapi membutuhkan dukungan seluruh stakeholder sampai ke pemerintah desa dan kelurahan,” jelas Elvira.
Pemerintah juga menambah tenaga fasilitator untuk mempercepat pelaksanaan sekaligus memperkuat pengawasan program. Setiap fasilitator akan mendampingi sekitar 30 unit rumah.
Pendamping tersebut bertugas memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penggunaan bantuan, pemenuhan kebutuhan material, hingga perkembangan pekerjaan fisik di tingkat penerima manfaat.
Selain mengevaluasi BSPS, Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas pelaksanaan Kredit Program Perumahan atau KPP dengan melibatkan sektor perbankan dan asosiasi pengusaha.
Program KPP menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak atau memiliki kepentingan terhadap sektor perumahan. Pemerintah membuka skema pembiayaan dari sisi penyediaan maupun permintaan.
Dari sisi penyediaan, pengembang, kontraktor, serta pemilik toko bahan bangunan dapat memanfaatkan pembiayaan untuk pengadaan tanah, pembelian material, hingga pembiayaan konstruksi.
Sementara itu, dari sisi permintaan, pelaku UMKM dapat menggunakan fasilitas KPP untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang sekaligus menunjang kegiatan usahanya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap percepatan BSPS dan optimalisasi KPP dapat berjalan bersamaan sehingga tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi pada sektor konstruksi dan usaha pendukung perumahan.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kreshnariza Harahap mengikuti rapat secara virtual.
