Oleh: Fikri Papempang (Kabid PTKP komisariat hukum HMI cabang Pohuwato)
OPINI-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato memandang kunjungan Kapolda Gorontalo ke wilayah Pohuwato, khususnya ke kawasan perusahaan pertambangan emas, sebagai peristiwa penting yang harus dikaji secara kritis dan objektif. Kunjungan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas agenda seremonial atau simbol kehadiran negara, tetapi harus dinilai dari sejauh mana ia mencerminkan komitmen penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan.
Secara faktual, Kabupaten Pohuwato selama ini menghadapi persoalan serius terkait aktivitas pertambangan emas, baik yang berizin maupun yang tidak berizin (PETI). Data lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, mulai dari kerusakan daerah aliran sungai, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial antara masyarakat lokal, penambang tradisional, dan kepentingan korporasi. Dalam konteks ini, negara melalui aparat penegak hukum dituntut hadir sebagai wasit yang adil, bukan sebagai aktor yang berpotensi memperkuat ketimpangan struktural.
HMI Cabang Pohuwato menilai bahwa kunjungan Kapolda ke perusahaan emas harus disertai dengan sikap tegas dan terbuka terhadap seluruh persoalan pertambangan di Pohuwato, termasuk:
- Penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penambang ilegal maupun korporasi yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan sosial.
- Transparansi aparat penegak hukum, khususnya terkait isu relasi antara kekuasaan, keamanan, dan kepentingan pertambangan, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya pembiaran atau konflik kepentingan.
- Perlindungan masyarakat lokal, terutama penambang rakyat dan warga terdampak, yang selama ini berada pada posisi paling rentan akibat kerusakan lingkungan dan ketimpangan akses ekonomi.
Secara akademik, HMI memandang persoalan pertambangan emas di Pohuwato bukan semata masalah hukum, tetapi persoalan struktural yang melibatkan dimensi ekonomi politik, keadilan lingkungan, dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pendekatan keamanan semata tanpa disertai kebijakan yang berkeadilan sosial hanya akan memperpanjang konflik dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
“Penegakan hukum yang berkeadilan tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan lingkungan, bukan menjadi fasilitator kepentingan segelintir elite ekonomi.”
Kami mendesak Kapolda Gorontalo dan seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan kunjungan ini sebagai titik awal evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Pohuwato. Tanpa langkah konkret, transparan, dan berpihak pada keadilan ekologis serta sosial, kunjungan tersebut hanya akan dipersepsikan publik sebagai simbol kekuasaan yang jauh dari rasa keadilan.
HMI Cabang Pohuwato akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan intelektual demi memastikan bahwa hukum, lingkungan, dan masa depan masyarakat Pohuwato tidak dikorbankan atas nama investasi dan stabilitas semu.
