GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu yang akan dilaksanakan di daerah tersebut harus benar-benar berpihak pada rakyat dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan gabungan Komisi II, Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Senior Director Corporate Strategy Danantara Indonesia, Aurelius Altius Rosimin, yang memaparkan rencana hilirisasi di Gorontalo.
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu, turut hadir Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Aurelius menjelaskan, penetapan Provinsi Gorontalo sebagai lokasi hilirisasi didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, di antaranya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Program MBG, ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ayam yang dinilai mencukupi, posisi wilayah yang strategis dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, serta kesesuaian dengan fungsi Danantara sebagai lembaga investasi proyek prioritas nasional di sektor ketahanan pangan.
Meski mengapresiasi penjelasan tersebut, DPRD menilai argumentasi makro itu harus diterjemahkan dalam desain program yang memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat daerah.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek investasi besar yang minim manfaat bagi peternak lokal.
“Hilirisasi ini jangan hanya berhenti pada seremoni kebijakan. Kami ingin ini benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi rakyat. Peternak lokal yang sudah ada harus dilibatkan, bukan justru tersisih,” tegas Mikson.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator administratif semata. Menurutnya, perlu ada kebijakan strategis yang secara nyata berpihak kepada pelaku usaha lokal.
“Harus ada penguatan regulasi, infrastruktur penunjang, serta indikator keberhasilan yang jelas dan dievaluasi secara periodik. Sinergi pusat dan daerah jangan hanya sebatas koordinasi formal, tetapi menghasilkan keberpihakan nyata,” ujarnya.
Mikson juga menekankan pentingnya model hilirisasi yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi peternak ayam lokal yang telah eksisting, ruang kemitraan bagi peternak baru, serta tumbuhnya UMKM dan koperasi dalam rantai pasok menjadi hal yang wajib diperhatikan.
“Kalau hilirisasi ini hanya melahirkan dominasi korporasi dan meminggirkan pelaku usaha kecil, maka tujuan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan kehilangan legitimasi sosialnya,” kata dia.
DPRD Provinsi Gorontalo, lanjut Mikson, berkomitmen mengawal secara ketat implementasi Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu tersebut.
“Kami ingin Gorontalo tidak hanya menjadi lumbung bahan baku. Gorontalo harus menjadi pusat nilai tambah dan pusat kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hilirisasi harus memuliakan peternak, bukan menggantikannya,” tandasnya.
